Bandung – ITB melalui empat fakultas dan Sekolahnya, bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Kementerian Keuangan secara resmi memulai kerjasama untuk meningkatkan dampak kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di Auditorium SBM ITB, Bandung, pada Jumat (1/11). 

Empat fakultas dan sekolah di ITB terlibat dalam kerjasama ini. Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) akan memberikan konsultasi terkait manajemen, penelitian ekonomi, dan kebijakan fiskal. Sementara Fakultas Teknologi Industri, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), serta Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) akan membagikan hasil kajian, inovasi, dan penerapan teknologi yang tepat guna. 

Momen penting ini diwakili oleh para Dekan dari Fakultas dan Sekolah yang terlibat, bersama dengan Bapak Reynaldi Hermansjah, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Para Dekan yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetio, M.SME, Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB; Prof. Brian Yuliarto, Ph.D, Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) ITB; Prof. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP, Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB; serta Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, MT, Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB.  

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A, menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sebagai institusi pendidikan, ITB akan berperan dalam memberikan pemikiran untuk pengembangan SDM dan pembangunan pusat ekonomi baru yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

“PT SMI akan bekerja sama dengan ITB dan Kementerian Keuangan dalam hal desentralisasi fiskal,” kata Faaris Pranawa, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, yang hadir dalam acara tersebut. 

Dekan SBM ITB, Prof. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetio, M.SME, menambahkan bahwa penandatanganan perjanjian ini merupakan kelanjutan dari seminar internasional mengenai desentralisasi fiskal yang diselenggarakan pada 4 September 2024, dengan tema “Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Daerah Mendukung SDGs 2030 Menuju Indonesia Emas 2045.” 

Kerjasama ini akan menjadi wadah bagi akademisi, sektor swasta, dan pemerintah untuk berdiskusi serta mengeksplorasi ide pengembangan pembiayaan kreatif di berbagai daerah. 

Kementerian Keuangan dan ITB berharap kerjasama ini dapat memperkuat kebijakan desentralisasi fiskal, meningkatkan penerapan pembiayaan kreatif untuk infrastruktur daerah, serta memperlancar kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Penandatanganan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mendorong kerjasama-kerjasama lain di masa depan.